Penguatan Good Governance: Pengalaman Penerapan Electronic Government Pemerintah Daerah Di Indonesia

Abstract

Reformasi sistem informasi keuangan merupakan bagian dari New Public Management (NPM) telah banyak terjadi di berbagai negara termasuk Indonesia. Praktik NPM juga terjadi di pemerintahan yang berfokus pada efisiensi, efektivitas, akuntabilitas dan transparansiinformasi (Crespo et al., 2018). Terjadi perubahan atau transformasi dalam mekanisme kerja pemerintah yang kini berorientasi pada pengelolaan informasi dan strategi komunikasi yang saat ini dikenal dengan Electronic Governmen tatau e-government. E-government merupakan salah satu agenda prioritas pemerintah Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi penerapan e-government pada pemerintah daerah di Indonesia, kelebihan dan berbagai masalah dalam implementasinya. Metodepenelitian menggunakan pendekatan literatur review untuk mempelajari pengalaman penerapan e-government di Indonesia. Kelebihan implementasi e-government antara lain aksesibilitas yang lebih baik, efisiensi administrasi, peningkatan transparansi, dan partisipasi publik yang lebih besar. Masih ditemukan juga keterbatasan pemerintah daerah dalam implementasi e-government antara lain ketimpangan akses teknologi dan keahlian digital di antara masyarakat, e-government meningkatkan risiko keamanan cyber, kurangnya kemampuan teknis dan keterbatasan sumberdaya manusia dapat menjadi hambatan dalam mengimplementasikan e-government dengan efektif, tantangan regulasi dan privasi. Harapannya terdapat upaya lebih lanjut dalam penyeragaman dalam perencanaan pengembangan aplikasi dan standarisasi e-government sehingga akan menghasilkan good governance yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang efektif dan efisien.